PADANG, HALUAN — Direktur Eksekutif Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF) Consulting & Riset, EdoAndrefson, mengkhawatirkan terjadinya politik transaksional di ruang parlemendalam proses pemilihan orang nomor duadi Kota Padang ini. “Orientasi para anggota dewan dari partai lainnya dalam memilih dua nama yangtelah dimunculkan ini akan lebih transak-sional. Sebab mereka tidak memilikikepentingan dengan dua nama calon yangtidak berasal dari partai mereka,” ujar kepada Haluan Senin (13/3).
Edo menyebutkan, politik transaksional dengan motif ekonomi sangat mungkin terjadidalam sidang paripurna yang notabene meng-gunakan sistem One Man One Vote. Apalagi menurutnya, saat ini para anggota Dewan sudah memulai berfikir soal pencalonan mereka kembali pada Pilkada 2024 yang sudah semakin dekat. Edo bahkan menduga, desakan luar biasa dari para anggota dewan agar Hendri Septa segera mengajukan dua nama calon pendampingdi sisa masa jabatannya yang terbilang sudah sangat singkat ini, bisa jadi dilatar belakangi oleh motif terselubung seperti itu.“Kalau berlangsung panas (pemilihannya, red) tentu tidak. Sebab, kenapa ini didorong, para anggota dewan tentu berpikir bahwa mereka butuh dana dan butuh modal , arahnya pastikesana, karena diyakini tidak ada “makan siang gratis” dari dua calon ini untuk mereka yang punya hak suara,” ungkapnya.
Mengingat kerawanan terjadinya politik transaksional cukup tinggi pada Sidang Paripurna mendatang, Edo meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih jeli dalam mengendus terjadinya praktik -praktik yang akan mencederai semangat demokrasi ini. Sebab menurut Edo, politik transaksional ini pasti tidak akan berlangsung secara terbuka.Melainkan akan terjadi secara sembunyi-sembunyi dibalik meja. Sesuai dengan adagium tidak ada makan siang gratis dalam dunia politik.
Lebih lanjut Edo Andrefson menilai,kekosongan kursi Wakil Wali Kota Padang yang telah terjadi selama kurang lebih dua tahun ini,mengindikasikan bahwa Hendri Septa yangnotabene juga merupakan Ketua DPD PANKota memang sengaja memperlambat prosespengisian kursi Wakil Wali Kota Padang.“Proses ini telah lama dinanti masyarakat. Inijuga sudah memasuki tahun kedua Kota Padangtanpa wakil dari wali kota. Ini pun sudahterpaksa karena sudah didorong oleh fraksi -fraksi yang ada di DPRD Kota Padang yangmeminta agar wali kota segera mengirimkan nama, akhirnya wali kota mau mengirim nama dari PAN dan baru sekarang proses itu bergulirdi DPRD,” ucapnya.Edo memprediksi, dalam memilih dua nama yang telah disodorkan PKS dan PAN itu, paraanggota dewan selain dari fraksi PAN dan PKSyang ada di gedung parlemen Sawahan, hampirbisa dipastikan akan memilih kandidat yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Sehinggaterjadinya politik transaksional sangat mungkinterjadi.
“Nah, jika bisa memilih, Hendri Septa tentu pasti memiliki pandangan lain. Baginya tentu siapapun yang terpilih hendaknya adalah sosok yang tidakakan mengganggu jalannya untuk maju padaPilwako tahun 2024 mendatang,” ucapnya.Atas analisis itu, Edo menyebut, langkahHendri Septa untuk maju pada Pilwako Padang2024 mendatang, akan lebih berat jika akhirnyamayoritas fraksi di DPRD Kota Padang malahmenjatuhkan pilihan kepada Ekos Albar.Apalagi, posisi Ekos Albar di PAN saat initerbilang sangat kuat karena ia sedang menjabatsebagai Wakil Bendahara DPP PAN.“Jadi, jangankan untuk menang head to headmelawan Ekos Albar di Pilwako Padang, untukbisa ikut pencalonan dari PAN saja, kemung-kinan akan berat bagi Hendri Septa. Sebab Elkos Albar lebih punya jaringan yang kuat di DPP PAN sendiri,” kata Edo. Dengan pertimbangan itu, kata Edo, Hendri Septa akan lebih diuntungkan jika yang terpilih nantinya adalah Hendri Susanto yang berasal dari PKS. Sebab menurutnya, kans keterpilihan dan ketokohan Hendri Susanto jauh lebih kecil dibandingkan dengan sosok Hendri Septa yang jelas-jelas sudah cukup kuat di Kota Padang. (fzi)
